TANGERANG, BewaraNews.Com – Sejumlah warga dan Tim Sukses (Timses) Calon Kepala Desa (Kades) Bakung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, menggruduk kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Jumat, 03 September 2021.
Dalam aksinya tersebut, warga dan Timses Calon Kades meminta penjelasan terkait dugaan panitia yang dianggap cacat hukum, tidak transparan dan professional dalam rencana gelaran Pilkades Serentak Kabupaten Tangerang.
“Kami hanya mempertanyakan kepada Ketua Panitia Pilkades Desa Bakung dengan santernya diperbincangkan oleh sejumlah warga soal kasak-kusuk adanya dugaan setingan Ketua Panitia berinisla AS yang sengaja tidak transparan dalam penyusunan anggaran dan pembelanjaan keperluan ATK Pilkades," ujar salah satu Timses Calon Kades yang tak ingin disebutkan namanya.
Hal ini pun dibenarkan oleh Suheri yang tak lain merupakan Sekertaris Panitia Pilkades Desa Bakung, yang sempat beberapa bulan lalu menyatakan mengundurkan diri.
Menurutnya, sejak adanya penundaan jadwal tahapan dan pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Tangerang, dirinya tidak pernah diberitahukan soal hal itu.
“Itu semua urusannya Ketua Panitia, baik berapa total anggaran Pilkades maupun jumlah pembelian ATK dan sebagainya,” ujarnya.
“Kami sudah sering berkoordinasi dengan Ketua Panitia, tapi jawabannya selalu dioper ke tingkat Kecamatan,” katanya.
Oleh karena itu, kata dia, wajar saja jika saat ini masyarakat dan para kandidat Calon Kades Bakung mempertanyakan kejelasan dari Ketua panitia , baik itu soal Surat Suara maupun rincian biaya pelaksanaan Pilkades nantinya.
Sementara itu, Ketua Panwas, H. Miftah saat ditemui juga mempertanyakan hal serupa.
“Sebenarnya ini ada apa dengan Panitia Pilkades Desa Bakung, Kecamatan Kronjo, Sejak mulai dari perekrutan Panitia, hingga musyawarah pembahasan tatib saja sudah gak jelas. Hal ini terbukti dengan adanya stigma miring dari warga setempat yang menyoroti diduga Ketua Panitia Pilkades melakukan penggelapan anggaran,” tuturnya.
Ia juga mengatakan, Ketua Panitia (AS-red) menggangap bahwa warga Desa Bakung tidak ada yang paham terkait regulasi Pilkades, sehingga sekelas Panwas dan BPD yang otoritasnya menjalankan amanah dilarang mengetahui kinerja Panita.
“Dan yang perlu digaris bawahi. Apa salahnya sih Ketua Panitia jujur, jika surat suara baru dibuat atau anggaran dipakai terlebih dahulu olehnya untuk kebutuhan lainnya biar terang benderang dan tanpa adanya kecurigaan,” lanjutnya.
Ketua BPD Desa Bakung, Suhendri yang akrab dipangil Hendrik saat dimintai tanggapannya oleh awak media mengatakan dirinya sangat kecewa atas kinerja Ketua Panitia Pilkades Desa Bakung.
“Jujur saja saya kecewa terkait ketidak transparan Ketua Panita Pilkades,” ucapnya.
Menurutnya, masyarakat dan para kandidat Calon Kades Bakung hanya ingin tahu saja keberadaan kotak dan surat suara saja.
“Mereka hanya ingin tau saja, kenapa sampai harus adu argumentasi. Kalau jadi Ketua harusnya jadi panutan dan bisa meredam kegaduhan. Mendingan mengundurkan diri dengan hormat, jangan memperkeruh suasana dan keadaan,” tegas Hendrik.
“Apalagi hari ini rapat membahas Anggaran dan logistik Pilkades, yang jelas disaksikan oleh para Timses Kades dan masyarakat saja, tanpa mengundang Aparat Keamanan, baik itu Babinsa, maupun Bhinamas,” sambungnya.
“Coba bayangkan, jika tadi sore dalam Forum rapat terjadi adu argumentasi yang berujung keributan, apakah Panitia Pilkades bisa menyelesaikan. Ini hajat besar masyarakat Desa Bakung loh,” ujarnya kesal.
“Minimal Kapolsek Kronjo dan Koramil diberikan tembusan dong, dalam suratnya. Lalu apa artinya Forkopimcam, jika yang diundang hanya Sekcam Kronjo dan para Kasinya. Ini tata tertibnya sudah dilanggar dan perlu dievaluasi,” pungkasnya. (RN/red)
« Prev Post
Next Post »