JAKARTA, BewaraNews.Com – Komite I DPD RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada masa Covid-19, Senin, 20 September 2021.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Mendagri Muhammad Tito Karnavian didampingi dua Dirjen beserta jajarannya.
Raker dilakukan secara hybrid, kombinasi fisik dan virtual, dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi.
Dalam paparannya Mendagri Tito menyampaikan, penanganan pendemi Covid-19 di Indonesia yang menunjukan trend yang terus membaik. Pelaksanaan PPKM dilakukan secara terus menerus, bertahap dan bertingkat.
Secara nasional, kata Tito, perkembangan Covid-19 dalam beberapa minggu berakhir, bulan September mengalami penurunan, baik kasus terkonfirmasi sebesar 36,84%, kesembuhan mengalami peningkatan 9,59% dan kasus kematian mengalami penurunan-52,05%.
“Hal penting yang disampaikan terkait koordinasi dan sinergisitas antara Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga vertikal dalam rangka mengatasi pendemi Covid-19, relokasi dan refocusing anggaran APBD untuk penanganan kesehatan, stimulus ekonomi dan jaringan pengamanan sosial,” tuturnya.
Anggota Komite I DPD RI sangat mengapresiasi atas penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah yang menunjukan kemajuan luar biasa dalam banyak hal, mulai dari pelaksanaan vaksin massal yang dilakukan pemerintah dengan menggandeng mitra dengan banyak pihak.
DPD RI juga menjadi salah satu mitra pemerintah yang akan terjun ke daerah dalam program vaksinansi di daerah.
Pada bagian lain, banyak pertanyaan dari anggota guna melakukan penajaman terhadap materi yang disampaikan terkait permasalahan-permasalahan yang selama pendemi di berbagai daerahnya masing-masing. Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dipandang banyak Senator menjadi kunci sukses dalam penangaanan Covid-19 saat ini.
Anggota yang memberikan pertanyaan, diantaranya Muhammad Nuh dari Sumatera Utara, Jialyka Maharani (Sumatera Selatan), Abdul Rahman Thoha (Sulawesi Tengah), Agustin Teras Narang (Kalteng), Lily Salurapa (Sulawesi Selatan), dan Richard Hamonangan Pasaribu (Kepri), Abdul Syukur (Jambi), Abdul Kholik (Jawa Tengah).
Raker akhirnya menghasilkan tiga kesimpulan, yaitu pertama, Komite I DPD RI melalui Mendagri meminta Pemerintah untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi penangananan Covid-19, serta memperkuat kordinasi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penanganan Covid-19, dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan secara optimal dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan (Prokes).
Kedua, Komite I DPD RI sepakat dengan Mendagri untuk mendorong percepatan belanja daerah dalam penanganan Covid-19, khususnya terkait penanganan kesehatan, peningkatan ekonomi dan Jaring Pengamanan Sosial.
Komite I meminta Mendagri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif terhadap penggunaan belanja daerah tersebut agar tersalurkan secara transparan, efisien dan tepat sasaran.
Ketiga, Komite I DPD RI sepakat dengan Mendagri untuk bersama-sama membahas lebih lanjut isu-isu strategis daerah lainnya, diantaranya penataan daerah, Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Daerah Perbatasan, Daerah Kepulauan, Pemilhan Umum (Pemilu) Tahun 2024, dan hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (*/red)
« Prev Post
Next Post »