BewaraNews.com kabupaten Serang | Berdasarkan informasi dari beberapa unsur masyarakat terkait adanya dugaan penyelewengan hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program BPNT, dan PKH yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab diwilayah Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang membuat KPM bertanya-tanya, kemana hak kami sebenarnya, ucap dari beberapa KPM desa Bantar Wangi saat ditemui awak media bersama tim di rumahnya, Jumat (2/12/2022).
Bahkan dari beberapa KPM menyebutkan oknum dengan inisial, (PN, dan inisial LI) yang dianggap sebagai pendamping penyaluran program bantuan tersebut dan KPM selama ini tidak pernah memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). bukan itu saja KPM tidak pernah menerima bantuan secara full, terangnya kepada awak media saat diwawancari.
Di lain hari dan tempat yang sama, awak media bersama tim mendatangi salah seorang ketua RT 05 /02, desa Bantar Wangi Kecamatan Cinangka, Sabtu (3 /12 /2022) pukul 12 : 41 WIB di rumahnya saat dikonfirmasi terkait program BPNT dan PKH kepada inisial (PN) selaku ketua RT 05 yang disebut-sebut oleh beberapa KPM sebagai akses jembatan untuk warga Kampung Puri.
PN mengatakan, “saya hanya memberitahukan saja siapa yang mendapatkan bantuan BPNT dan PKH, ke KPM langsung,” ucapanya.
Di sela-sela saat ditanya kru terkait kartu keluarga di pegang siapa? PN menjelaskan kartu saya tidak tau silahkan tanya sunar,” ujarnya.
“Karena saya taunya dari sunar, karena kemarin itu ada satu KPM yang tidak punya kartu tapi didata catatan ia ada akan tetapi KPM tersebut punya selembar kertas yang ada barcode-nya dan ahirnya bisa diambil uangnya, jadi jumlahnya 19 KPM untuk Kampung Puri,” terangnya.
Selanjutnya, awak media melakukan investigasi dihari yang ketiga , kepada inisial (LI) selaku pendamping PKH yang di sebut-sebut KPM, saat di hubungi melalui seluler by Whatsapp 0859 4653 xxxx, ia menunggu di jalan raya anyar sirih di pantai Pasauran, Senin 5/12/2022, pukul 13:42 WIB.
Ketika di konfirmasi awak media inisial LI mengatakan, “info adanya pemotongan dan penyelewengan itu sudah biasa infonya, sekarang begini, karena ini sifatnya kordinasi dan klarifikasi itukan pasti ada sumbernya saya selaku pendamping berhak mengetahui,” ucapnya.
“Kemudian berkaitan dengan KPM tidak tersalurkan ini juga siapa saja, itu dua informasi saya minta karena kita tidak mau di adu domba oleh oknum yang lain, saya mendampingi cuma satu program hanya PKH, sementara Pemerintah mengkalutkan semua elemen dari desa, dari pendamping PKH, dari Kecamatan dari kordinator BPNT, sampai ke Babinsa dan Kapolsek dilibatkan semua dikecamatan,” pungkas LI.
“Perlu saya terangkan, yang tadinya penyaluran itu pemerintah sudah sistematis, jadi bagi yang dapat dikasih kartu, kemudian ketika pencairan menggesek sendiri, dia yang gesek dia yang dapat uang, kemudian kita update, sudah dicairkan apa belum sedangkan pusat butuh laporan dari peserta ini, sekarang teknisnya beda entah ini karena akhir tahun entah apa saya gak faham, karena penjelasnya tidak di jelaskan oleh pusat.”
“Yang jelas kalian dampingi PKH, dampingi tuh peserta kalian karena sekarang ini yang mendapatkan tender adalah PT Pos, kita hanya mendampingi, adapun disalurkan tidaknya itu urusan PT Pos, jadi duit itu bukan disaya bukan dikementrian tapi ada di pos” tandasnya.
Menanggapi hal ini Sekjen Gabungan Pejuang Sukarela Banten ( GPS Banten ) A.Khotib mengatakan, apa bila adanya informasi dugaan pemotongan tersebut dengan dilengkapi dokumentasi yang sudah falid maka kami mendesak APH segera memanggil oknum yang berinisial PN dan LI, yang mana kami menduga bahwa itu hanya alibi mereka saja untuk menutupi perbuatanya, terang A.Khotib.
“Kami akan mengawasi kasus tersebut dan meminta agar APH segera memanggil oknum tersebut agar bisa mempertanggung jawabkan perbuatanya,” Tegas A.Khotib Sekjen GPS Banten saat di temui awak media diruang kantornya pada Senin (5/12/2022). @Herudin
« Prev Post
Next Post »