BANTEN, BewaraNews.Com – Selama 2 tahun menjalankan tugasnya sebagai Pj Gubernur Banten, kinerja Al Muktabar mendapatkan sorotan serta kritikan dari Budi Ilham sebagai Pengamat Politik dan Akademisi dari Universitas Bina Bangsa (UNIBA) Banten.
Dikatakan Budi, Muktabar dalam masa kepemimpinannya menjabat sebagai orang nomor satu di Tanah Jawara ini, banyak sekali permasalahan yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten.
“Sebut saja permasalahan yang terjadi di Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Inspektorat Banten, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten serta tidak adanya kepastian mengenai pegawai non Aparatur Sipil Negara atau Tenaga Kerja Sukarela,” katanya, Jum’at (04/08/2023).
Dijelaskan Budi, masalah yang terjadi di Dinas Kesehatan yaitu mengenai adanya dugaan kasus pengadaan masker pada saat masa Pandemi Covid-19 tahun lalu. Sehingga saat ini, kasus tersebut tengah menjadi perhatian publik.
“Bayangkan saja, harta kekayaan yang dimiliki Ati Pramudji Hastuti sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten mencapai Rp 24.5 Miliar,” jelasnya.
Masih kata Budi Ilham, adanya mosi ketidak percayaan terhadap Plt Kepala Inspektorat Provinsi Banten. Dimana menurutnya, Pj Gubernur Banten telah melakukan kesalahan dengan menempatkan sosok yang saya kira tidak layak dan tidak punya karya untuk bekerja.
“Kredibilitas dan top leader sebagai Plt Kepala Inspektorat patut kita dipertanyakan. Apakah sudah layak atau belum,” ucapnya.
Selanjutnya mengenai permasalahan pembangunan Breakwater Cikeusik yang terjadi di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, diungkapkan Budi Ilham bahwa pada kegiatan dengan pagu anggaran mencapai Rp 14 Milyar bersumber dari APBD, diduga adanya tindak pidana melawan hukum dengan cara melakukan Korupsi berjamaah.
“Pada tahun 2022 kemarin, anggaran yang digelontorkan dari APBD Provinsi Banten untuk kegiatan pembangunan Breakwater Cikeusik mencapai Rp 14 Milyar. Sedangkan untuk kegiatannya saja tidak sesuai dengan progres,” ungkap Budi Ilham dari Pengamat Politik dan Akademisi UNIBA Banten.
Ditambahkan Budi, untuk permasalahan yang terjadi di OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tentu saja terkait adanya isu transaksional pada proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPBD) di lingkungan sekolah yang ada di wilayah Provinsi Banten.
“Dimana tanggung jawab ataupun pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan tentang amburadulnya proses PPDB, sehingga menimbulkan adanya kabar transaksional di beberapa sekolah. Tentu saja dengan adanya kabar tersebut, sudah merendahkan marwah dunia pendidikan,” tambahnya.
Dan yang terakhir mengenai adanya masalah ketidakpastian masa depan pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang saat ini sedang memanas. Sehingga banyak pertimbangan yang menimbulkan kurangnya dukungan dari pejabat ASN itu sendiri.
“Bahkan menurut informasi, para pegawai akan mengadukan permasalahan ini ke Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri,” imbuhnya.
Dengan adanya beberapa permasalahan yang disebutkan, Budi Ilham mempertanyakan sejauh mana peran dan tanggung jawab Pj Gubernur Banten. Sepertinya Al Muktabar terlihat ketakutan untuk mengambil sikap dan tindakan atas permasalahan yang terjadi dilingkungan Pemerintahan Provinsi Banten.
“Segudang permasalahan di atas akan dijadikan catatan kelam dan indicator kegagalan yang dilakukan Pj Gubernur Banten,” ujarnya.
Atas adanya pergerakan lambat yang dilakukan oleh Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten dalam mengambil langkah strategis untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi, Budi Ilham akan merencanakan upaya turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi yang sudah terlalu lama diabaikan.
“Langkah turun ke jalan sedang kami siapkan, tunggu saja momentumnya. Pada umumnya masyarakat berharap kepada Al Muktabar agar dapat melakukan perubahan atau reformasi birokrasi menuju Provinsi Banten yang lebih baik,” pungkasnya.
( Jan/Red)
« Prev Post
Next Post »