Serang, BewaraNews.Com - Hari ini, Senin (18/9), Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) dikepung aksi demontrasi. Lembaga Swadaya Masyarakat Transparansi Kajian Masyarakat (LSM Tikam) Banten mendemo Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten, LSM Gerakan Generasi Rakyat (Geger) Banten mendemo Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Banten dan Koalisi Abal-Abal (Asal Bukan AL).
LSM Tikam Banten berdemo di gerbang satu KP3B dekat Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Banten. Sedangkan LSM Geger Banten berdemo di gerbang tiga dekat gedung Plaza Aspirasi. Kedua LSM itu menanyakan dasar hukum pengadaan pekerjaan konstruksi menggunakan Katalog Elektronik.
“Dasar proyek kontruksi pakai eKatalog itu apa? Apakah Perpres, Inpres, Peraturan LKPP, Keputusan Kepala LKPP, Perda, Pergub, Ingub atau apa? Di pasal berapa? Bunyinya seperti apa?,” tanya Amrul Ketua LSM Geger Banten.
Menurut catatan LSM Tikam Banten, ada 7 OPD yang sudah melaksanakan pemilihan Pekerjaan Konstruksi melalui eKatalog. Di antaranya Dindikbud, DKP, PUPR, Dinkes, Pariwisata, dan BKD.
Sementara itu, Koalisi Abal-Abal (Asal Bukan AL) tetap berdemontrasi di depan gerbang DPRD Banten. Demo yang memasuki hari keempat ini menuntut PJ Gubernur Banten Al Muktabar diganti.
“Kami menuntut Ketua DPRD Andra Soni menemui kami. Dan mengusulkan ke Mendagri agar PJ Gubernur Al Muktabar diganti. Jika tidak, kami akan terus berunjuk rasa di sini. Sampai bulan depan pun, kami tetap di sini. Jika perlu hingga tahun depan,” ujar Delly Suhendar, Koordinator Koalisi Abal-Abal.
(g)
« Prev Post
Next Post »