Cilegon, BewaraNews.Com - Masih terdapat banyak Tempat Hiburan Malam (THM) di wilayah kota Cilegon yang nekat melanggar Peraturan Daerah (Perda), terus beroperasi melewati batas waktu yang telah ditentukan.
Meskipun Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cilegon telah mengundang pengelola cafe dan resto, serta THM, pada Rabu, 10 Januari 2024, para pengelola tersebut tetap menunjukkan sikap tidak patuh, meskipun sudah menandatangani surat pernyataan yang diberikan Pemkot Cilegon melalui Dinas Satpol PP Kota Cilegon kepada pemilik cafe atau THM.
Pernyataan tersebut mencakup komitmen pengelola THM untuk mematuhi Perda Nomor 2 Tahun 2023 terkait perizinan penyelenggaraan hiburan, dan juga ketaatan terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2001 yang mengatur pelanggaran terkait kesusilaan, minuman keras, perjudian, penyalahgunaan narkotika, serta zat adiktif lainnya, termasuk larangan peredaran minuman keras.
Menurut Rouf, Ketua LSM Siliwangi Bersatu Provinsi Banten, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cilegon dianggap lamban dalam bertindak, terkesan adanya pembiaran meskipun sudah ada surat pernyataan yang mengatur batas waktu operasional hingga pukul 00.00 WIB.
“Kami mendesak Satpol PP Kota Cilegon untuk segera melakukan patroli, karena masih banyak cafe dan hiburan malam yang beroperasi hingga jam tiga pagi. Kami menantikan kebijakan tegas dari pemerintah Cilegon untuk menutup dan menindak cafe serta THM yang tetap membandel,” ungkapnya pada Sabtu, 27 Januari 2024.
Rouf juga menambahkan bahwa dalam pemantauannya terhadap sejumlah cafe dan THM di wilayah kota Cilegon, masih terdapat penyediaan minuman keras (Miras) yang melanggar aturan.
“Masih banyak minuman keras yang kami temukan di cafe dan THM, dan beberapa di antaranya juga melanggar jam operasional. Apakah mungkin Satpol PP tidak mengetahui atau ada kongkalikong sehingga tidak ada tindakan tegas?” tambahnya.
Sementara itu, pihak Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon belum memberikan keterangan terkait pelanggaran jam operasional THM yang masih berlangsung, menunjukkan ketidakpastian dalam penegakan aturan.
(*)
« Prev Post
Next Post »