Cilegon, BewaraNews.Com - Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Reformasi kembali lakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas PUPR Kota Cilegon, Senin (26/08/2024).
TB. Rizki Ramadhani, selaku Presedium aksi mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan aksi yang menyikapi beberapa dugaan pelanggaran yang terjadi di salah satu kegiatan yang ada di Dinas PUPR Kota Cilegon
Aksi unjuk rasa ini didasari dengan adanya beberapa dugaan yang dicantumkan dalam surat pemberitahuan Aliansi Reformasi, antara lain ;
Bedasarkan Data di lapangan tahun anggaran 2023 Dinas PUPR Kota Cilegon Melakukan Kegiatan Proyek Rekonstruksi Jalan Brigen Kh.Syam’um Dengan Nilai Kontrak : Rp.506.572.266 yang di kerjakan oleh CV.Paksi Jaladara selaku Kontraktor pelaksana & CV.Three Zee Consultant selaku konsultan pelaksanaan diduga Telah terjadi indikasi persekongkolan antara pihak dinas dan pihak penyedia pada kegiatan tersebut.
“Seperti diketahui sebelumnya, berdasarkan data dan investigasi yang kami lakukan, terjadinya dua kontrak kegiatan dalam satu ruas bersamaan Kejanggalan yang terjadi di lapangan,” Ungkapnya.
Dalam melaksanakan kegiatan dan di duga adanya kerjasama hitam yang di yang di lakukan oleh oknum Dinas PUPR Kota Cilegon dan pelaksana. Patut di duga pelaksana tidak membayar JKK sesuai peraturan perundang -undang. Pada masa pemeliharaan 6 bulan tidak di lakukan oleh pelaksana pekerjaan.
Diduga masih adanya kejanggalan Kegiatan Pembangunan gedung kantor dinas sosial Kota Cilegon dengan anggaran 2024 oleh Dinas PUPR Kota Cilegon, Dengan Nilai Kontrak : Rp.15.701.833.640,56 yang di kerjakan oleh PT.Nara Tunas Karya selaku Kontraktor pelaksana.
Berdasarkan hasil monitoring tim di lapangan selama berjalanya pekerjaan tersebut maka dapat menyimpulkan bahwa, lemahnya pengawasan dari semua pihak, pada dasar kondisi lahan Persawahan yang akan di bangun gedung Kantor Dinsos Kota Cilegon.
Berdasarkan prosedur seharusnya lebih mengutamakan pemadatan terlebih dahulu, agar memaksimalkan kegiatan pembangunan tersebut, maka kami dari Aliansi Reformasi, Meminta kepada Kepala Dinas PUPR untuk memberikan blacklist terhadap perusahaan dan menyetop sementara kegiatan pembangunan gedung kator Dinas sosial Kota Cilegon,” Ujar TB. Rizki Ramadhani ke pada awak media Senin, (26/8/2024).
Secara terpisah Ari Hermawan selaku koordinator Lapangan, mengatakan berdasarkan laporan hasil Badan pemeriksaan keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten, di duga adanya penyalahgunaan jabatan dan Ketidaksesuaian spesifikasi pada 18 paket pekerjaan di bidang Bina Marga Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) Kota Cilegon pada tahun Anggaran 2023.
Adanya beberapa temuan (BPK RI) Perwakilan Banten, adanya kekurangan volume pekerjaan, kekurangan tebal jalan, tidak tercapainya densitas aspal dan mutu beton yang terpasang dengan nilai kontrak, sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Daerah senilai Rp.967,9 Juta Atau mencapai kurang lebih satu milyar,” tuturnya.
Untuk itu, kami Aliansi Reformasi meminta kepada Walikota Cilegon Untuk mencopot kepala Dinas PUPR Kota Cilegon, karena di nilai gagal dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan benar,” Tandasnya.
« Prev Post
Next Post »