Berita Terbaru

KETUA HARIAN BARISAN PEMUDA NUSANTARA (BAPERA) BANTEN “Pentingnya Kesalehan Sosial Dalam Hidup Bermasyarakat Dan Saling Tolong Menolong”

By On Kamis, September 05, 2024

 


Banten, BewaraNews.Com - Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) adalah sebuah organisasi masyarakat (ormas) yang telah diakui oleh negara. Hal ini dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000891.AH.01.08. Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan BAPERA.

Bapera merupakan suatu organisasi sosial kemasyarakatan, di mana di dalam wadah organisasi ini siap bersinergi dengan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Barisan pemuda nusantara merupakan ormas pemuda multi parpol, ras, Agama, Golongan, suku dan etnis. Kelebihan dari ormas ini adalah memberikan kebaikan bersama atas dasar kesetiakawanan sosial dan gotong royong.

Hal tersebut di ungkapkan Ketua Harian Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Daerah Banten Yan Graha, Dirinya menyatakan tegak lurus dengan perintah Ketua Umum Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Fahd El Fouz A Rafiq untuk mendukung program presiden terpilih yang sah secara konstitusi yaitu Prabowo Subianto dalam berbagai hal hingga lima tahun kedepan pasca pelantikan termasuk untuk mensukseskan Pilkada 2024 “Bapera Banten tegak lurus dengan perintah ketua umum untuk mendukung program presiden terpilih yaitu bapak Prabowo Subianto termasuk mendukung kader yang di dukung langsung oleh bapak Prabowo,” tegasnya. 

Bang Iyan Sapaan akrab Ketua Harian Bapera Banten ini juga mengatakan bahwa Bapera adalah sebuah Ormas yang memberikan ruang dan tempat untuk para pemuda yang ingin mengasah bakat kepemimpinan, tempat berkarya dalam mengisi kemerdekaan dan berekspresi.

“di bawah naungan Ormas Barisan pemuda nusantara (BAPERA) kekuatan pemuda di Banten ini sangatlah solid dan kuat, mengingat salah satu instruksi ketum kita adalah arti pentingnya kesalehan sosial dalam hidup bermasyarakat dan saling tolong menolong,” ujarnya. 

Mantan Wartawan Rakyat Merdeka Grup ini  juga mengatakan bahwa BAPERA Banten dalam waktu dekat ini akan melaksanakan pelantikan untuk Ketua kecamatan sekabupaten Pandeglang pada tanggal 21 September 2024.

“Dalam Waktu dekat ini Kami akan melaksanakan pelantikan untuk ketua kecamatan Bapera sekabupaten Pandeglang sebagai wujud peran serta Bapera dalam pembangunan di daerah,” tegasnya.

Dialog Kebangsaan, PPDI Ajak Warga Jaga Pilkada Damai 2024 di Provinsi Banten

By On Selasa, September 03, 2024

 


Banten, BewaraNews.Com – Paguyuban Pemerhati Demokrasi Indonesia (PPDI), menggelar acara Dialog Kebangsaan dengan tema ‘Peran Lembaga Masyarakat dalam Menjaga Stabilitas Politik Nasional pada Pilkada 2024 di Provinsi Banten’, Senin (2/9/2024) di Desa Cikolelet, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. 

PPDI adalah gabungan dari Pemerintah Kecamatan Cinangka, Pemerintah Kecamatan Anyar, Pemerintah Desa Cikolelet, Ormas Gabungan Anak Indonesia Bersatu (GAIB) 212 Provinsi Banten, serta Tokoh Masyarakat. 

Turut hadir Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan, para Alim Ulama, Pengurus dan Jajaran DPD Gaib 212 Provinsi Banten, juga masyarakat yang menjadi Peserta Dialog Kebangsaan. 

Pelopor PPDI, Ma’mun Rosadi, menyampaikan, kegiatan ini dilakukan dalam rangka pembentukan karakter masyarakat Kabupaten Serang untuk meningkatkan rasa nasionalisme Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Terlebih, pada tahun ini akan diselenggarakan pesta demokrasi, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat provinsi. 

Sehingga, berharap masyarakat Kabupaten Serang bisa mensukseskan pilkada 2024 di Banten. 

“Semoga Pilkada 2024 di Provinsi Banten bisa berjalan aman, tertib dan damai,” ujarnya. 

Sementara itu, salah satu Tokoh Agama Cinangka yang juga sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren TQN Al Mubarok, Cinangka, Kabupaten Serang, KH. Rd. M. Yusuf Prianadi, menegaskan, wajib hukumnya mendukung terselenggaranya Pilkada 2024 di Banten.

Ia menghimbau, agar masyarakat Kabupaten Serang jangan mudah terprovokasi oleh isu manapun, termasuk politik identitas. 

Apabila hal itu terjadi, maka dirinya akan memberikan pemahaman agar sama-sama menjaga Pilkada 2024 di Banten bisa berjalan aman, tertib dan damai. 

“Ada komunikasi khusus dengan mereka ini. Kita berikan kesadaran kepada mereka bahwa keberagaman persatuan pilkada untuk kesinambungan kedamaian kita. Ini bagian rasa syukur nikmat kepada Allah SWT, bagian dari menegakkan syariat Islam dan pelaksanaan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Pancasila,” tuturnya. 

Masih ditempat yang sama, Ketua Gabungan Anak Indonesia Bersatu (GAIB) 212 DPD Provinsi Banten, Rizaly S. Manto mengapresiasi langkah yang dilakukan PPDI. 

“Kami atas nama ormas GAIB sangat wajib mensuksekan pilkada Banten 2024,” ujarnya. 

Dikatakan, pihaknya sebagai ormas yang memiliki elektabilitas wajib berkesinambungan dalam membantu pemerintah. 

Dengan berjalannya roda pilkada tahun ini, ormas GAIB akan mendorong menjaga dan mensukseskan pilkada tersebut.

“Tentu dalam hal ini menjaga kondisi menjaga silaturahmi dan kerahiman juga mengikat dalam kesatuan bangsa Indonesia,” tandasnya. 

Sebagai informasi lain, disela-sela acara Dialog Kebangsaan Paguyuban pemerhati Demokrasi Indonesia Mendeklarasikan Pernyataan sikap terhadap Politik Damai.

Carut Marut Gaya Kepemimpinan PJ Gubernur Banten, Menciptakan Kolonial Gaya Baru

By On Kamis, Agustus 22, 2024

 


Banten, BewaraNews.Com – Provinsi Banten yang telah tumbuh kembang mengalami degradasi setelah dikuasai oleh PJ Gubernur Banten Al Muktabar, hal tersebut menjadi geram Solidaritas Merah Putih (Solmet).

Aksi unjuk rasa yang dilaksanakan oleh Solmet DPW Banten bertempat di kantor Kemendagri dengan peserta sebanyak 250 orang menuntut pencopotan PJ Gubernur. Rabu, (21/08/2024).

Kamaludin Sekjen DPP Solmet sangat mendukung pergerakan yang dilaksanakan oleh DPW Solmet Banten.

“Pada hari ini saya sebagai Sekjen Solmet mendukung penuh pergerakan yang dilaksanakan oleh saudara kita dari Banten,” tutur Kamal di kantor Kemendagri.

“Langkah yang kami ambil sekarang sebetulnya adalah sebuah manifestasi yang bukan karena emosi sesaat akan tetapi telah melalui sebuah kajian.” Imbuhnya

“Masyarakat Banten sangat berharap akan adanya perubahan namun kenyataan pahit tertuang dalam Abuse of Power (penyalah gunaan wewenang), teruslah bergerak DPW Solmet Banten ambil sikap demi perubahan di provinsi Banten,” tegas Kamal

Rahmat Gunawan Kabid DPW Solmet Banten yang akrab dipanggil kang Gun dalam orasinya menyuarakan.

“Kami dari seluruh jajaran pengurus dan anggota dari tingkat DPW dan DPD se-Banten pada hari ini kita menuju ke Kemdagri dengan tujuan pasti agar PJ Gubernur terlama di Indonesia di copot,” geram kang Gun.

“Kami datang jauh ke pusat Ibukota Jakarta bukan jalan jalan tetapi kami membawa aspirasi masyarakat Banten yang telah lama terpendam karena etika, ketidakberdayaan dan ketidakmampuan yang sangat berharap adanya perbaikan di provinsi Banten malah berkubang dalam ruang kolusi dan nepotisme yang memunculkan buntut (ekor-red) pada penyalahgunaan wewenang,”

“Rakyat Banten sudah lama merdeka dari penjajahan dan butuh kesejahteraan malah kini muncul penjajahan gaya baru yang lebih halus dan kejam yang dibalut jas birokrasi, ingat rakyat Banten itu masih memegang adat istiadat dan petuah para leluhur penuh dengan tatakrama tapi dapat menggilas para kolonial bila sudah keterlaluan,” tutupnya

Dr. Aang Witarsa Rofik,M.Si PLH Kepala Penerangan Kemendagri sangat merespons atensi yang diperjuangkan oleh Solmet DPW Banten.

Jelang Pilkada 2024, Influencer Ajak Masyarakat Banten Hindari Berita Hoaks, Provokasi dan Ujaran Kebencian di Media Sosial

By On Selasa, Agustus 13, 2024

 


Banten, BewaraNews.Com - Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) pada Bulan November 2024 ini menjadi kesempatan yang istimewa bagi masyarakat Banten untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang berkualitas sehingga hasil yang positif selama lima tahun ke depan dapat dinikmati seluruh masyarakat Banten tanpa terkecuali.

Banyaknya pemilih muda dalam Pilkada 2024 menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara Pemilu, di mana permasalahan yang ada saat ini adalah selain tingkat pengetahuan dan pemahaman pemilih muda terhadap politik masih dinilai rendah juga kemungkinan dihadapkan adanya maraknya hoaks yang bertebaran di media sosial.

Menjelang Pilkada 2024 akan banyak bertebaran informasi hoaks di dunia digital atau media sosial seperti kampanye negatif dan kampanye hitam, pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya. Untuk itu, masyarakat diharapkan untuk tetap berhati-hati dan cerdas dalam menerima informasi apapun.

Putra Aji Sujati, (Influencer) mengimbau kepada masyarakat Banten, khususnya para pemilih pada Pilkada Damai 2024 agar menjadi pemilih cerdas dengan tidak termakan informasi hoaks apalagi turut menyebar berita-berita hoaks atau konten negatif lainnya.

“Pemilu adalah pesta demokrasi, pesta kemeriahan, sehingga seyogyanya masyarakat Banten menjadi pemilih cerdas dengan menggunakan hak pilihnya secara cerdas serta beropini secara cerdas,” Ucap Putra Aji Sujati.

Terkait dengan Pilkada damai 2024, Putra Aji Sujati sendiri berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat, pemilih secara umum, dan pemilih muda terus memberikan literasi digital untuk menghadapi Pilkada 2024. Pentingnya menjaga kualitas demokrasi, kuncinya adalah adanya edukasi yang memiliki tujuan membekali masyarakat cakap digital yang mencakup empat pilar yaitu keamanan digital, etika digital, masyarakat digital, dan budaya digital.

“Wujudkan Pilkada Banten aman dan damai, jangan ada provokasi, ujaran kebencian, dan adu domba di media sosial,” Tuturnya. 

“Bebas memilih tanpa berselisih,” Tegas Aji.

Dugaan Korupsi Berjamaah dilingkungan Kanwil Kemenag Banten Serta Adanya Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan Desak Kejati Banten Usut Tuntas

By On Kamis, Juli 18, 2024

 


Banten, BewaraNews.Com - Lembaga Perkumpulan Aktivis Banten yang tergabung dalam Persidium Peduli Bangsa Aliansi Peduli Banten mendesak Kejaksaan Tinggi Banten Untuk melakukan Pemeriksaan, Serta Sikap Tegas Dugaan adanya Penyalahgunaan Wewenang Serta Jabatan, dan dugaan adanya Korupsi berjamaah dilingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten, terkait Pengelolaan Anggaran pada Seksi Kepenghuluan Bidang Urusan Agama Islam (Urais) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten khususnya pada setiap pengelolaan kegiatan-kegiatan di dalam pelaksanaan penyerapan Anggaran Tahun 2023.

Para Pejabat yang terkait dinilai tidak akuntabel dan asal bisa terserap anggarannya saja. Hal ini bisa diketahui mulai dari Perencanaan Kegiatan, Persiapan kepanitiaan, Pelaksanaan Kegiatan dan Realisasi akhir hasil dalam pelaporan diduga tidak sesuai berdasarkan narasumber Dan Dokumen Diantaranya:

Perencanaan kegiatan tanpa ada rapat atau brifing pembahasan di dalam bidang Persiapan pembentukan kepanitiaan dalam kegiatan tidak terbuka di lingkungan bidang, Pelaksanaan kegiatan tidak terkoordinasi karena ketidaktahuan siapa yang bertanggungjawab berdasarkan Dokumen Realisasi Laporan Hasil Kegiatan (SPJ dan LPJ) tidak sesuai mekanisme pelaporan.

Iwan Setiawan Selaku Ketua Umum Peridium Peduli Bangsa Aliansi Peduli Banten mengungkapkan bahwa bukan hanya Penyalahgunaan Anggaran saja yang kami Laporkan. Namun adanya Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Kanwil Kementrian Agama Provisi Banten, berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Setiap Pegawai ASN harus patuh pada Azas Netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk Pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu,” Ucap Iwan. 

Iwan setiawan menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan Pengawalan serta mendorong terus Kejaksaan Tinggi Banten agar mengusut Tuntas dalam perihal yang kami laporkan, dan kami meminta agar Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Banten agar secepatnya membentuk TIM Pemeriksaan bagi Pihak-Pihak yang terlibat dan terkait dalam Penyerapan Anggaran Tahun 2023 Kuasa Pengguna Anggaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten,” ungkapnya.


(Red) 

Masuk Peringkat Ke-6 Dengan Tingkat Kekerasan Anak Tertinggi, BKKBN Banten Gelar Pelatihan Life Skill & Kekerasan Seksual

By On Rabu, Februari 21, 2024

 


BANTEN, BewaraNews.Com - Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) basis data waktu kejadian periode tahun 2024, Provinsi Banten masuk menduduki peringkat keenam dari jumlah kasus terhadap anak di Indonesia. Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat tertinggi, sebanyak 70 persen jumlah kasus, Jawa Timur 52 persen jumlah kasus, Nusa Tenggara Barat 42 persen jumlah kasus, Riau 44 persen jumlah kasus, Kalimantan Timur 43 persen jumlah kasus dan Banten 36 persen jumlah kasus. 

Tercatat sebanyak 626 kasus kekerasan anak di Provinsi Banten, terdiri dari 196 korban laki-laki dan 516 korban Perempuan. Dari angka tersebut kekerasan seksual adalah yang paling sering terjadi mencapai 363 kasus, lalu kekerasan psikis sebanyak 154 kasus, ketiga kekerasan fisik, 147 kasus dan sisanya disebabkan oleh kasus lainnya.

Kemudian jika ditinjau berdasarkan tempat kejadian,  jumlah kekerasan anak paling sering terjadi di rumah tangga, mencapai 313 kasus dan jumlah korban kekerasannya pun paling banyak terjadi di rumah tangga, mencapai 348 anak. Sedangkan anak dengan rentang usia 13-17 tahun paling banyak ditemui mengalami kekerasan anak, tercatat 375 kasus.

Kebanyakan kasus kekerasan anak, tercatat sebanyak 144 kasus pelakunya adalah pacar atau teman, 127 kasus dilakukan oleh orang tua. Pelaku kekerasan anak paling banyak dilakukan oleh laki-laki yakni, 372 kasus, sedangkan perempuan 91 kasus saja. 

Melihat tingginya kasus kekerasan anak di Provinsi Banten dengan jumlah korbannya adalah rata-rata memasuki usia remaja dan kekerasan seksual menjadi kasus tertinggi, maka perlu dilakukan edukasi mengenai pencegahan kekerasan adalah pelatihan kecakapan hidup. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan kecakapan hidup remaja berkaitan dengan upaya melindungi dari kekerasan.

Oleh karenanya, BKKBN Banten bersama Forum Genre Indonesia Banten mengadakan Pelatihan Upgrade Workshop Tentang Kita (Life Skill & Kekerasan Seksual) bagi pengelola Pusat Informasi Konselling Remaja (PIK-R) Tingkat Kabupaten / Kota Tahun 2024.

“Remaja adalah garda terdepan dalam membangun negeri, khususnya Provinsi Banten melalui penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. PIK-R sangat berperan dalam menurunkan angka kelahiran pada remaja,” kata Yuda Ganda Putra, Sekretaris BKKBN Banten pada saat membuka acara, Selasa 20 Februari 2024 di Aula Kidang Kecana BKKBN Banten.

“Kita punya target menurunkan ASFR 15-19 tahun menjadi 10 per 1000 kelahiran, sementara Provinsi Banten baru mencapai 14,30 per 1000 kelahiran. Saya berharap para pengelola PIK-R ini dapat mengaungkan Pendewasaan Pernikahan (PUP) sehingga mampu menekan angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun,” ungkapnya.

Kegiatan ini, kata Yuda merupakan salah peningkatan kapasitas fasilitator sebaya untuk memperkaya materi GenRe terkait pentingnya kesiapan seorang remaja melalui penguasaan keterampilan hidup dan terhindar dari Kekerasan Seksual.

“Life Skill ini dapat membantu remaja untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan kompetensi pada saat menghadapi kenyataan hidup. Life skill umumnya diterapkan dalam konteks kesehatan dan sosial seperti pencegahan penggunaan narkoba, kekerasan seksual, kehamilan remaja, pencegahan HIV/AIDS, dan pencegahan bunuh diri,” ujar Yuda.

Lebih lanjut, Yuda mengatakan peningkatan penguasaan Life Skill pada remaja merupakan upaya memberdayakan remaja agar dapat mengambil tindakan positif untuk melindungi dirinya dan meningkatkan kesehatan dan hubungan sosial yang positif dan memiliki ketahanan diri yang baik.

“Ketahanan diri dimaksud adalah kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindari diri, dan menolak segala perilaku negatif yang dapat merugikan dirinya dan orang lain yang mengakibatkan tidak mampu melewati 5 Transisi Kehidupan Remaja dengan baik,” tutupnya. 

Kegiatan ini diikuti sebanyak 334 pengelola PIK-R dari 8 Kabupaten/Kota dan dilaksanakan selama dua hari, 20 -21 Februari 2024 terbagi sesuai regional.

Regional I dan 2 dilaksanakan pada hari Selasa, 20 Februari 2024 terdiri dari Kota Serang, 33 orang dan kota Cilegon, 26 peserta dilaksanakan di Aula Kidang Kencana BKKBN Banten, kemudian regional Tangerang Raya: kab Tangerang, 35 peserta, kota Tangerang, 34 peserta dan kota Tangerang Selatan 34 orang.

Selanjutnya, Regional 3 dan 4 dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Februari 2024, terdiri dari Kab Serang, 81 peserta dan Regional 4, terdiri dari Kabupaten Pandeglang, 76 orang dan Kab Lebak 15 orang. 

Kegiatan tersebut turut melibatkan Mitra kerja dari Laskar Merah Putih Daerah Banten dan ketua harian  mewakili sebagai keynote spech lewat TRIAD KRR atau Kesehatan Reproduksi Remaja dimana didalamnya ada resiko tentang bahaya napza dengan tema sosialisasi Penyalahgunaan Narkotika Bagi Generasi Muda.

Adung lee sapaan akrab ketua harian markas daerah LMP Provinsi Banten mengucapkan terima kasih kepada pihak BKKBN perwakilan Provinsi Banten yang senantiasa LMP Provinsi Banten hadir dalam acara yang sangat positif, sekaligus mengajak kepada PIK R untuk menjadi penyuluh anti narkoba dalam rangka mewujudkan Banten zero - zero narkoba. 


(Chathiyana Fafilaya)

Woww Anggaran Fantastik!! Program Listrik Desa Oleh Satker PLN Banten Diduga Banyak Fiktif Pekerjaan

By On Selasa, Desember 19, 2023

 


BANTEN, BewaraNews.Com – Kegiatan pemasangan tihang jaringan Listrik oleh Satuan Kerja (Satker) Perusahaan Listrk Negara (PLN) Banten dilaporkan Barisan Rakyat Lawan Korupsi (Baralak) Nusantara ke Kejagung bagian Tindak Pidana khusus lantaran seluruh poin kegiatan diduga fiktif. (19/12/23).

Dijelaskan Sekretaris Jendral Baralak Nusantara Hasan Basri SPd.I pada pnn.com bahwa pihaknya menemukan kejanggalan pada 30 titik kegiatan pemasangan tihang beton di wilayah Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kota Cilegon dan Tangerang Banten pada tahun 2015.

“Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, pada pelaksanaan kegiatan Lisdes oleh Satker Provinsi Banten pada tahun 2015 kami menduga telah terjadi praktik penyimpangan, bahkan lebih menjurus ke arah penggelapan kegiatan (Fiktip) sebab, kegiatan pemasangan tihang yang berlokasi di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang dan kabupaten Lebak dilaksanakan hanya sekitar 40 persen saja,” katanya. Senin (18/12/23).

Bahkan, lanjutnya, pada tahun 2015 di kecamatan Cibadak dan beberapa kecamatan lainnya di lebak Banten tidak pernah ada pemasangan tihang listrik, anehnya di anggaran jelas tertera nama perusahaan berikut nama paket berikut nilainya.

“Dari 30 titik kegiatan Satker Lisdes Banten pada tahun 2015 total anggaranya hampir mencapai angka 100 milyar dan kami dari Baralak Nusantara sudah melaporkannya ke Kejagung dengan nomor surat 010/LAPDU/BARALAK-NUSANTARA/XII/2023,” lanjut Acong.

Sampai berita ini ditayangkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi ke pihak terkait dalam hal ini PLN Banten untuk memperoleh keterangan lebih lanjut.



(*)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *