PT Amarta Karya Didemo Perwakilan Presidium Vendor dan Mandor Indonesia

PT Amarta Karya Didemo Perwakilan Presidium Vendor dan Mandor Indonesia

By Ady calvalera On Sabtu, Maret 11, 2023

BewaraNews.Com, BEKASI – Ratusan sub kontraktor PT Amarta Karya meradang. Pasalnya, pekerjaan yang sudah mereka selesaikan belum dibayar oleh Perusahaan BUMN tersebut.

Mereka sepakat memperjuangkan nasibnya bersama-sama dengan membentuk presidium yang dinamakan Presidium Mandor dan Vendor Indonesia.

Mereka pun menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT Amarta Karya yang berada di Plaza Summarecon Lantai 5, Jl. Bulevar Ahmad Yani Kav. KA001 Kota Bekasi, Kamis, 09 Maret 2023.

Aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar 50 orang lebih itu merupakan perwakilan Vendor dan Mandor yang menuntut PT Amarta Karya untuk membayar hak mereka sebagaimana tertuang dalam SPK atas pekerjaan yang sudah mereka selesaikan.

Kordinator aksi, Ali Ramdhan mengungkapkan, pihaknya terpaksa melakukan aksi unjuk rasa karena sudah bertahun-tahun hak-hak mereka digantung tanpa kejelasan dari pihak PT Amarta Karya.

“Aksi ini terpaksa kami lakukan, karena kami sudah lelah bertahun-tahun menanti pembayaran dari pihak PT Amarta Karya yang sampai saat ini belum terealisasi (belum ada niatan membayar-red). Padahal berbagai mediasi sudah kami lakukan, namun hasilnya sama saja nol tanpa realisasi,” ujar Ali.

“Kami sebenarnya tidak menuntut macam-macam, hanya hak kami sesuai SPK harap segera dipenuhi. Karena  saat ini kami hadir hanya beberapa perwakilan saja dari total sedikitnya 800 orang yang merupakan vendor dan mandor se-Indonesia,” jelasnya.

Sementara itu. Kordinator umum presidium Vendor dan Mandor Indonesia, Asep Saepudin menambahkan, perwakilan aksi sudah diterima oleh pihak manajemen PT Amarta Karya, dan ada kesepakatan-kesepakatan yang akan dilakukan.

“Tadi saat aksi demo digelar, kami tiga orang perwakilan presidium diajak musyawarah oleh pihak PT Amarta Karya, dan diajak damai, namun kami tetap tidak mau, sampai ada kejelasan, maka nanti kami akan membuat klausul-klausul untuk proses pembayaran agar bisa  secepatnya direalisasikan,” ujarnya.

“Kami akan berkomunikasi lebih lanjut dengan pihak perusahaan, namun apabila masih buntu, maka terpaksa kami akan lakukan aksi yang lebih besar lagi, dan kami akan bawa masalah ini ke DPR. Kami juga sudah bersurat ke DPR untuk bisa dijadikan perhatian dan kajian dengan adanya  kondisi kami ini,” imbuhnya.

Untuk diketahui, kata Asep, ada sekitar 800 vendor dan mandor, mereka merupakan usaha kecil, UMKM, seperti tukang las, yang mencoba menjadi sub kontraktor kegiatan PT Amarta Karya, namun dengan kondisi seperti ini, bukannya untung malah buntung.

“Itu namanya bukan memajukan UMKM, tapi malah membunuh UMKM,” pungkas Asep menahan amarahnya yang secara kebetulan dia dikenal vokal dalam menyuarakan pemberantasan korupsi dan membantu hak-hak masyarakat yang terdolimi. (*/red)

DPC POSNU Kota Bekasi Bersinergi untuk Pemilu Mendatang

DPC POSNU Kota Bekasi Bersinergi untuk Pemilu Mendatang

By BewaraNews.Com On Sabtu, Februari 18, 2023

DPC POSNU Kota Bekasi saat mengunjungi Kantor Bawaslu Kota Bekasi, Jum’at, 17 Februari 2023. (Dok.Istimewa) 

BEKASI, BewaraNews.Com – Dalam rangka ikut serta meningkatkan partisipasi Pemilu 2024, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Poros Sahabat Nusantara (POSNU) Kota Bekasi mengunjungi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi, Jawa Barat (Jabar), Jum’at, 17 Februari 2023.

Dalam kesempatan itu, DPC POSNU Kota Bekasi menyerahkan berkas pendaftaran sebagai Lembaga Pemantau Pemilu kepada Bawaslu Kota Bekasi.

Koordinator Demokrasi Dewan Pengurus Cabang (DPC) Poros Sahabat Nusantara (POSNU) Kota Bekasi, Badri Tamami mengatakan, dalam rangka bangun sinergitas bersama Bawaslu Kota Bekasi, pihaknya membawa berkas serta mendaftarkan sebagai Lembaga Pemantau Pemilu. 

“Kami mendatangi Kantor Bawaslu Kota Bekasi. Hal tersebut merupakan sebagai upaya langkah awal dalam rangka membangun Pemilu yang berintegritas,” kata Badri Tamami melalui press releasenya yang diterima media ini, Sabtu, 18 Februari 2023.

Menurutnya, Posnu sudah terakreditasi sebagai lembaga pemantau pemilu oleh Bawaslu RI. Sehingga menjadi andil juga dalam melakukan pemantauan.

“Dasar hukum adanya lembaga pemantau yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 tentang pemantau pemilu, yang salah satu lembaga pemantau yang sudah terakreditasi adalah Poros Sahabat Nusantara. Karena cakupan pemantauan Posnu itu Nasional,” jelasnya.

“Maka, Posnu daerah berkewajiban bersilaturahmi dan melaporkan kepengurusan daerahnya kepada kami, agar bisa bersinergi melakukan pemantauan Pemilu 2024 mendatang,” imbuhnya.

Badri Tamami mengatakan, POSNU Kota Bekasi ikut berpartisipasi dalam berlangsungnya Pemilu 2024 mendatang.

“Dalam pertemuan tersebut, Posnu juga membawa berkas pendaftaran sebagai Lembaga Pemantau Pemilu. Harapannya ke depan Pemilu bisa berjalan dengan sukses sesuai semestinya,” pungkasnya.

Sesuai MoU yang dilakukan oleh Posnu Pusat, kata dia, pihaknya akan melakukan pemantauan yang berbasis tahapan, di antaranya sosialisasi pendidikan pemilih dan adapun nontahapan, yaitu pemantauan partisipasi masyarakat, netralitas ASN dan beberapa isu yang berkaitan disinformasi di medsos seperti isu sara dan berita hoax.

“Kita berharap, dengan keikutsertaan DPC POSNU Kota Bekasi sebagai lembaga pemantau pemilu yang berdiri secara independen, mampu memberikan dampak di Pemilu 2024, khususnya di Kota Bekasi, menjadikan pemilu yang lebih berkualitas dan berintegritas. Harapannya ke depannya Pemilu bisa berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya,” tutupnya. (*/red)