Berita Terbaru

15.081 Guru dan Tenaga Kependidikan di Banten dapat Insentif dari Gubernur WH Jelang Bulan Puasa

By On Sabtu, April 02, 2022

SERANG, BewaraNews.Com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) merealisasikan atau mencairkan honor insentif bagi Guru Honorer SMA, SMK, SKH Swasta.

Pencairan dana tersebut sebagai bentuk komitmen Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dan Wakil Gubernur (Wagub) Banten Andika Hazrumy terhadap berjalannya Pendidikan, meski di tengah pandemi sekarang ini.

Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) mengatakan, pemberian honor insentif bagi Guru Honorer tersebut merupakan bentuk perhatian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terhadap belasan ribu guru dan para tenaga pendidikan sampai para penjaga sekolah dan tenaga kebersihan sekolah yang perlu didukung oleh Pemerintah Daerah.

“Memang tidak seberapa nilainya, tapi paling tidak ini suatu bentuk perhatian untuk memberikan semangat kepada para tenaga pendidik agar tetap berdedikasi, tetap mengabdi, dan menjadi yang terbaik bagi rakyat Banten,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dindikbud Banten, Tabrani mengatakan, sebanyak 15.081 guru honorer SMA, SMK, SKH Swasta akan menerima honor insentif triwulan pertama, tepatnya pada hari pertama Ramadhan 1443 Hijriah Tahun 2022.

“Alhamdulilah, insentif guru SMA, SMK dan SKH Tahun 2022 ini bisa diterima tepat waktu di akhir triwulan pertama dan bertepatan dengan awal Ramadhan 1443 Hijriah. Semoga bisa bermanfaat bagi para pengajar,” ujar Tabrani, Jumat, 01 April 2022.

Salah seorang guru di SMA Islam An Nuqthah, Nia mengaku bahagia mendapatkan kabar bahwa intensif guru honorer SMK swasta akan dicairkan pada awal Ramadhan.

“Alhamdulillah, kami sebagai guru honorer di SMA Swasta merasa bahagia dengan adanya kepedulian dari Pemprov Banten, khususnya Bapak Gubernur Banten Wahidin Halim dan Bapak Wagub Banten Andika Hazrumy yang begitu peduli terhadap kami, guru honorer sekolah swasta,” ujarnya.

Menurutnya, berapa pun nilai insentif yang diterima tersebut akan menjadi penyemangat dalam mengabdikan diri sebagai guru honorer dalam mencerdaskan anak bangsa.

“Semoga barokah untuk kami dan untuk kita semua, dan semoga insentif provinsi bagi guru honor sekolah swasta tetap bisa terealisasi, kerena sangat membantu sekali bagi perekonomian kami dalam menyambung hidup,” ucapnya. (*/red)

Momen Hari Guru Nasional, Guru Honor di Banten Ucapkan Terima Kasih kepada Gubernur WH

By On Jumat, November 26, 2021

SERANG, BewaraNews.Com – Momen Hari Guru Nasional tentu tidak lepas dari kesan dari para guru honorer, khususnya yang ada di Provinsi Banten. Saat ini, mereka sudah tersenyum lebar, lantaran besaran honor yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sudah dirasa layak.

Niman, salah seorang guru honorer di SMAN 1 Cilograng menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH), dan Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Andika Hazrumy atas honor besar yang telah diterima oleh para guru honorer tingkat SMA/SMK/SKH Negeri di Banten.

“Terima kasih Pak Gubernur Banten, Pak Wahidin Halim, beserta Wakil Gubernur. Kami sebagai guru honorer di Provinsi Banten sangat disejahterakan dengan honor besar,” ujar Niman, Kamis, 25 November 2021.

Yeni Setiawati, Guru Bahasa Inggris SMAN 1 Cilograng yang masih berstatus guru honor mengaku saat ini gaji dan tunjangan guru honorer cukup dan layak.

“Alhamdulillah cukup. Sebelum ke Provinsi gaji kita Rp. 300 ribu hingga Rp. 600 ribu. Sekarang gaji kita sampai Rp. 4 juta ditambah tunjangan wali kelas Rp. 500 ribu,” ungkapnya.

Sementara untuk Guru Honorer yang ada di SMA, SMK, dan sekolah Khusus (SKh) swasta se-Provinsi Banten mendapatkan insentif senilai Rp. 500 ribu per bulan.

Hal ini diungkapkan guru SMA Al-Mubaraq Esta Pangestu. Dia mengucapkan terima kasih dan dia terharu atas pemberian insentif tersebut. Baginya pemberian insentif ini sebagai bukti bahwa pemerintah daerah khususnya Pemprov tidak melulu hanya memperhatikan sekolah negeri, namun sekolah swasta pun diperhatikan, khususnya para guru yang umumnya memiliki sumber penghasilan yang tidak memadai dan kurang dari kebutuhan hidup layak para guru. 

“Saya berterima kasih kepada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur atas pemberian insentif ini. Tentu ini sangat berarti sekali buat kami, bukan soal nominalnya, tapi ini adalah bentuk pengakuan terhadap keberadaan kami. Ini akan jadi motivasi buat kami untuk terus mengabdikan diri memberikan pendidikan pada generasi muda di Banten,” kata Estu.

Hal senada juga diungkapkan Ikha Kristina Widyakusuma, salah seorang guru SMK Kirana Talenta, Kabupaten Tangerang. Ia mengaku senang atas pemberian insentif bagi guru dan tenaga kependidikan di SMA/SMK/SKh Swasta di Banten. 

“Saya berterima kasih kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur beserta jajarannya atas insentif yang diberikan kepada kami. Ini akan jadi motivasi bagi kami untuk semakin meningkatkan kualitas diri dalam memberikan  pendidikan kepada anak-anak,” kata Ikha. (*/red)

Hari Guru Nasional, Wabup Serang Harap Kuantiti dan Kualitas Ditingkatkan

By On Jumat, November 26, 2021

SERANG, BewaraNews.Com – Wakil Bupati (Wabup) Serang, Pandji Tirtayasa menghadiri peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-76 tingkat Kabupaten Serang.

Pandji berharap pada momen tersebut, para guru bisa lebih meningkatkan lagi baik kuantiti maupun kualitas lulusan.

“Harapan saya tentunya pengabdian yang luar biasa selama 76 tahun ini akan bisa lebih di tingkatkan lagi khususnya kepada kuantiti, dan kualitas lulusan,” ujar Pandji kepada wartawan usai memberikan sambutan di Marbella Hotel Kecamatan Anyer pada Kamis, 25 November 2021.

Karenanya, sebut Pandji, keberhasilan seorang pendidik atau seorang guru diukur sampai sejauh mana kualitas lulusan yang didiknya itu maupun kuantitasnya yang di didiknya itu.

“Kualitasnya bagus, tapi jumlahnya sedikit, boleh dikatakan, kita belum berhasil. Namun kuantitinya banyak, tapi kualitasnya rendah, juga itu kurang bagus,” katanya.

Oleh karenanya, Pandji mendorong kepada para guru untuk lebih meningkatkan kinerjanya, untuk meningkatkan pengabdiannya bagi negara dan bangsa.

“Karena para pejabat pemerintah, tokoh-tokoh bidang ekonomi, tokoh politik, pengusaha itu adalah hasil didikan para guru, gak mungkin mereka langsung jadi orang sebelum melewati proses pendidikan dari mulai SD, SMP dan selanjutnya,” terang Pandji.

Kemudian di tengah pandemi Covid-19 saat ini menjadi kendalanya yang luar biasa dalam proses belajar mengajar, dalam proses pengabdian para guru tentunya ini harus dicari jalan keluarnya.

“Harus dicari peluang-peluang baru agar kuantiti maupun kualitas anak-anak produk lulusan dalam jumlah yang sesuai dengan harapan,” ucap Pandji.

Ditempeleng Guru

Pandji mengimbau kepada keluarga siswa kalau pun guru melaksanakan sanksi siswa apakah itu dalam bentuk sentuhan fisik dan sebagainya ini adalah bagian daripada mode pendidikan.

“Saya bisa begini pernah ditempeleng guru. Pernah ditempeleng guru. Demi Allah saya pernah ditempeleng karena saya nakal, tapi dengan begitu saya akan bisa berubah,” kata Pandji mengenang masa sekolahnya. 

Ia menegaskan, guru mendidik tidak langsung kepada dengan cara keras, namun dimulai dengan cara halus, setengah kasar, dan kasar. Jadi, kalau seandainya dengan cara halus, setengah kasar, kasar, namun siswa masih begitu, tidak lain guru harus memberikan sentuhan.

“Sentuhan fisik, apakah dengan dijewer atau ditepak tangannya,” ucap Pandji.

Oleh sabab itu, Pandji meminta kepada para orang tua siswa, jangan sampai setiap ada masalah selalu melapor dan dipidanakan. Ia mengkhawatirkan jika selalu demikian, profesi guru jika selalu dipojokan, disudutkan setiap ada masalah, orang tidak mau lagi menjadi seorang guru.

“Itu yang saya khawatirkan. Kita harus berikan perlindungan hukum kepada para guru, dan ini sudah kita lakukan. Pemda Kabupaten Serang ketika ada guru dipermasalahkan karena mode pendidikan, kita akan bela,” tegas Pandji.

Dalam kesempatan tersebut, Pandji Tirtayasa atas nama pribadi menyumbangkan dalam bentuk uang sebesar Rp. 10 juta untuk pembangunan Gedung PGRI Kabupaten Serang.

“Tidak seberapa, hanya Rp. 10 juta, tidak seberapa dari dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 7 miliar,” tutur Pandji.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Asep Nugrahajaya; Sekretaris Dindikbud, Aber Nurhadi; Ketua PGRI Kabupaten Serang, Janjusi; dan ratusan guru se-Kabupaten Serang, serta unsur Muspida.

Ketua PGRI Kabupaten Serang, Janjusi mengatakan, di usia 76 tahun, peringatan PGRI yang mengusung teman “Bangkit guruku, Maju negeriku, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh” bisa hadir mewarnai peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai organisasi perjuangan, ketenagakerjaan.

“Maka, PGRI di usia 76 tahun punya tanggung jawab moral untuk bagaimana PGRI selalu berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan profesional anggota dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan,” ujarnya.

Ia berharap, para guru untuk lebih terus berupaya menempatkan dirinya untuk meningkatkan profesionalitas. Sehingga, tujuan pendidikan nasional yang mengarah kepada pembentukan karakter serta didik memiliki tanggung jawab.

“Tanggung jawab bisa terwujud, punya skill keterampilaan yang disesuaikan dengan tuntutan dimana mereka berada,” ucap Janjusi. (*/red)

Ketua LSM Karat Banten Apresiasi Gubernur Banten: “Dari Guru sampai Tenaga Kebersihan dan Keamanan Sekolah Senang Semua”

By On Minggu, November 21, 2021


SERANG, BewaraNews.Com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menyalurkan insentif kepada guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan sekolah khusus swasta yang tersebar di Provinsi Banten 

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kajian Realita (Karat) Banten, Iwan Hermawan mengapresiasi kepada Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) dan Wakil Gubernur Banten, yang telah memberikan insentif kepada guru dan tenaga kependidikan di SMA, SMK, dan sekolah khusus yang di kelola oleh masyarakat

Bahkan, kata Iwan, bantuan insentif tersebut menyentuh sampai ke tenaga kebersihan sekolah dan tenaga keamanan tidak hanya sekolah swasta di Banten, melainkan dengan Pendidikan Gratisnya Pemprov Banten juga telah lebih dahulu menjamin penyelenggaraan di SMA/SMK/SKh Negeri di Provinsi Banten sehingga masyarakat bisa lebih mudah mengakses dan terlayani Pendidikannya dengan baik

“Atas bantuan insentif tersebut, dari mulai Guru sampai tukang sapu ‘bungah kabeh’ (merasa senang semua-red),” pungkasnya.

“Terlebih sekolah swasta di Banten juga diberikan perhatian dari Pemprov Banten dengan insentif bagi guru dan tenaga kependidikannya. Jadi tidak hanya sekolah negeri saja,” ungkap Iwan yang sering disapa Adung Lee ini.

Ia berharap, pemberian insentif tersebut bisa memotivasi pendidik dan tenaga kependidikan di SMA, SMK, dan sekolah khusus yang di kelola masyarakat/swasta untuk meningkatkan terus kinerja.

“Suatu negara yang dikatakan maju yaitu negara yang memberikan perhatian kepada guru, kepada pendidikan. Karena itulah pendidikan harus menjadi prioritas bagi Pemprov Banten,” ujarnya.

Terpisah, Kepala SMK Kirana Talenta, E. Musrini K mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) dan Wakil Gubernur Banten, yang telah memberikan insentif.

“Terima kasih bapak. Terima kasih. Semoga program ini berkelanjutan. Bapak sehat selalu,” ucapnya. 

Ika Kristina Widya Kusuma, guru SMK Kirana Talenta juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Banten, dan Wagub Banten, yang telah memberikan insentif.

“Terima kasih. Alhamdulilah sangat bermanfaat bagi saya,” ujarnya.

Abdul Malik, tenaga kebersihan di SMK Kirana Talenta juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Banten dan Wagub Banten atas insentif yang telah diterimanya. 

“Alhamdulilah bermanfaat bagi saya. Terima kasih,” ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) mengatakan, peningkatan kesejahteraan guru melalui honor dan tunjangan menjadi salah satu program prioritasnya dalam membangun pendidikan di Provinsi Banten. 

“Alhamdulillah para guru di sekolah negeri merasa cukup dan layak. Saat ini guru honorer per bulannya bisa menerima honor rata-rata Rp 4,5 juta di Sekolah Negeri di Banten. Tunjangan untuk Kepala Sekolah juga sudah layak,” ucap WH sapaan akrab Gubernur Banten ini.

Gubernur mengatakan, kesejahteraan guru negeri maupun swasta harus dijamin supaya mereka bisa menjalankan tugas secara optimal.

“Berangkat dari pengalaman, saya paham betul perjalanan hidup seorang guru. Saya merasakan betul kesulitan guru dalam menata ekonomi dan kehidupannya,” katanya.

“Karenanya, saya akan terus memberikan dukungan penuh kepada guru agar mampu memberikan peran maksimal dalam menciptakan generasi yang berdaya saing,” imbuhnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Tabrani menjelaskan, pada Tahun 2021, Pemprov Banten memberikan insentif Rp 500  ribu per orang per bulan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah khusus swasta.

“Insentif diberikan per tiga bulan dengan nominal Rp1,5 juta,” kata Tabrani. (*/red)

Pengabdian Masyarakat, Permahi Banten Bersama Komisariat Permahi UIN SMH Banten Gelar Penyuluhan Hukum

By On Sabtu, November 06, 2021

SERANG, BewaraNews.Com – Dalam rangka mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Banten bersama Komisariat Permahi UIN SMH Banten menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum dan pengabdian masyarakat di Desa Ujung Tebu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Banten.

Dalam kegiatan tersebut juga menghadirkan beberapa instansi penegakan hukum untuk penyuluhan hukum dalam rangka gerakan sadar hukum, diawali dengan pengabdian masyarakat dari tanggal 01 hingga 04 November 2021 

Puncaknya di hari Jumat dan Sabtu, tanggal 05 dan 06 November 2021, menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum dengan mengusung tema "Dedikasi Nilai-nilai Kepermahian Melalui Pengabdian Masyarakat dan Penyuluhan Hukum" dengan tujuan untuk memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat serta edukasi mengenai perkembangan hukum yang ada di Indonesia. 

“Pada intinya, kami ikut aktif dalam kegiatan kegiatan sosial kemasyarakatan. Melakukan kegiatan silaturrahmi ke Tokoh Masyarakat, dan Pemuda, untuk melihat setiap permasalahan yang ada di masyarakat Desa Ujung Tebu dan mampu menampung serta membantu penyelesaian sesuai dengan aturan hukum, kegiatan pengajian, pengajaran ke sekolah-sekolah dan ikut terlibat dalam kegiatan sosial lainnya,” kata Ketua DPC Permahi Banten, Rizki Aulia Rohman.

Edukasi hukum diawali dengan kehadiran tiga narasumber, yaitu dari Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Banten antara lain disampaikan oleh Pringo, Dinanda, Izul, perihal aku cinta dan bangga dengan rupiah dan sosialisasi QRIS sebagai metode pembayaran digital.

Dalam kesempatan itu disampaikan beberapa poin penting bagaimana memeperlakukan mata uang rupiah sebagaimana mestinya, dengan menjaga dan mempergunakan sebagai alat tukar yang sah untuk setiap jual beli dan lain sebagainya, sesuai dengan Pasal 23D UUD 1945 berbunyi Negara memiliki bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan Undang-Undang, dimana sebagai lembaga negara yang bisa mencetak uang dan regulator dari Bank BUMN atau Bank Swasta. 

“Lalu kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dari pihak BNNP Banten, Bu Ainul mengenai bahaya pengguna narkoba, dan peran masyarakat harus mampu bersama-sama kita katakan perang pada narkoba serta mampu mengetahui apa sajakah narkoba itu agar masyarakat tidak terlibat sebagai pengguna, pengedar serta bandar narkoba,” ujar Rizki. 

“Setelah itu, masyarakat diberikan pembekalan untuk mengetahui bahwa negara melegalkan narkoba untuk penelitian dan pendidikan serta untuk medis,” imbuh Rizki.

Di hari Sabtu, kata Rizki, penyuluhan hukum dilanjutkan dengan menghadirkan pihak Polda Banten yang diwakili oleh Kasubdit 5 Ditintelkam Polda Banten, Kompol Moch Sofyan, mengenai penegakan hukum di tingkat Kepolisian sesuai Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 yaitu Kepolisian sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban umum memiliki tugas dan fungsi untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, dan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, dimana berpatokan pada tindak kriminal sesuai KUHP dan memberikan mengenai contoh-contoh pelanggaran dan kejahatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

“Seperti Pasal Pencurian 362, Pasal Penggelapan 372, Pasal Pembunuhan 338, dan lainnya agar pada sasarannya masyarakat mampu mengerti dan faham untuk menaati hukum sebagai warga negara yang baik, dimana negara Indonesia adalah negara hukum, yang senantiasa dijadikan panglima bagi penegakan hukum di Indonesia,” kata Rizki. 

Kemudian edukasi hukum mengenai Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penerapan keadilan restoratif di beberapa tindak pidana seperti tindak pidana ringan yang hukum dan kerugiannya bisa disepakati antara kedua belah pihak yang menyelesaikan perkaranya secara mediasi yang mengutamakan musyawarah antara kedua belah pihak dan masyarakat untuk memperoleh mufakat dilaksanakan secara nonlitigasi. 

Kemudian narasumber dari LKBH PERMAHI DPC Banten yang diwakilkan oleh IKA Permahi Banten, Muhamad Asmawi S.H.,M.H. yang memberikan pemahaman tentang UU Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 bahwa masyarakat berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk keadilan dalam penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku, peran mahasiswa hukum sebagai insan calon praktisi hukum mampu belajar menyelesaikan masalah secara mediasi non litigasi atau beracara di luar pengadilan, dan dituntut untuk terus aktif kritis serta inovatif agar mampu menganalisis secara baik agar setiap foul poin yang didapat mempunyai titik temu atau win win solution, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 

“Sesuai dengan tujuan Permahi sebagai organisasi profesi hukum menjadi bekal untuk bermanfaat secara langsung terhadap masyarakat dan pemerintah, agar dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan penyuluhan memiliki dampak berkepanjangan secara positif. Dengan estimasi waktu satu minggu, 4 hari pengabdian masyarakat dan 2 hari penyuluhan hukum tidak terbatas hanya karena waktu,” kata Rizki. 

“Namun setelahnya ada tindak lanjut kegiatan seperti kita membuat Posko Bantuan hukum dan desa binaan hukum yang memiliki fungsi untuk tempat akses masyarakat agar keberadaannya mampu menjadi solusi alternatif penyelesaian masyarakat yang sedang berhadapan dengan kasus hukum dalam setiap peristiwa hukum,” jelas Rizki. 

“Dengan kehadiran posko bantuan hukum, meskipun kita tidak berada di tempat selamanya, namun mampu menjembatani masyarakat untuk memperoleh keadilan atau konsultasi hukum mengenai permasalahan permasalahan yang ada di masyarakat,” pungkas Rizki. 

“Sehingga Permahi mampu hadir secara langsung untuk masyarakat lewat instansi instansi negara yang dihadirkan agar tujuan sadar hukum bagi penegak dan masyarakat taat terhadap aturan perundang-undangan sebagai komitmen kesadaran kolektif,” tutupnya. (*/red)

Wujudkan Pemerataan Transformasi Digital, Kemenkominfo Gelar Program Literasi Digital di Sorong dan Makassar

By On Jumat, September 24, 2021

JAKARTA, BewaraNews.Com – Untuk mewujudkan pemerataan transformasi digital di seluruh provinsi di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI) melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi menggelar rangkaian webinar dan lokakarya di Jakarta, Sorong, dan Makassar.

Program-program yang melibatkan berbagai ahli dan selebriti Indonesia, seperti Raditya Dika, Nicholas Saputra, dan Dr. Muhammad Zain ini berlangsung sepanjang bulan September 2021.

Program literasi digital ini menjadi agenda utama pemerintah tahun ini. Bersama Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi, ratusan webinar dan lokakarya digelar setiap minggunya melalui https://event.literasidigital.id/.

Dengan penetrasi internet mencapai 70% di Indonesia, Indonesia masih mengalami ketimpangan literasi digital secara global. Menurut Economist Intelligence Unit, Indonesia menempati peringkat ke-77 dari 120 negara dalam literasi digital. Data ini merujuk pada kesiapan teknologi dan internet, termasuk keterampilan digital dan etika penggunaan internet, dimana kesenjangan digital ini paling jelas terlihat di kawasan pedesaan.

“Dengan ketimpangan yang terjadi, penting bagi seluruh masyarakat untuk memiliki keterampilan digital, sehingga mereka dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia di internet secara maksimal. Pemahaman digital yang maksimal juga akan memberikan banyak peluang baru untuk pertumbuhan yang lebih baik dan merata di seluruh negeri, baik bagi UMKM, profesional, maupun pelajar,” ujar Anita Wahid, Wakil Ketua Umum Siberkreasi.

Keterampilan digital untuk maksimalkan potensi UMKM di Sorong

Salah satu program yang menjadi sorotan Siberkreasi ialah rangkaian "Pekan Literasi Digital" yang akan digelar di beberapa kota di Indonesia. Kegiatan kali ini digelar di Kota Sorong, Papua Barat, yang menyoroti acara pelatihan dan diskusi secara langsung dan daring mengenai teknik memanfaatkan platform digital untuk pelaku UMKM di Papua Barat. 

Acara yang digelar pada 23 September 2021 ini menghadirkan sederat ahli dan selebriti, diantaranya Nicholas Saputra, Iwan Setiawan, dan Donny B.U selaku Tenaga Ahli Menkominfo.

Dihadiri oleh 600 peserta secara daring dan luring, acara pertama rangkaian "Pekan Literasi Digital" ini mengajak masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Sorong, untuk dapat menguasai teknik pembuatan konten yang berdampak, sehingga dapat memaksimalkan keuntungan dan bisnis mereka.

Pentingnya transformasi digital di kalangan pemuda dan sekolah

Edukasi mengenai keterampilan pembuatan konten dan video pendek yang berdampak juga menjadi fokus GNLD Siberkreasi bulan ini, lewat acara "Kelas Konten Video" yang digelar secara daring di Jakarta mulai 18 hingga 26 September 2021.

Dengan pembekalan teknis dan kreatif dalam membuat video panjang dan pendek, acara ini mengajak generasi muda untuk mahir dan konsisten menyebarkan kebaikan lewat konten-konten yang bermanfaat.

Di akhir sesi, para peserta juga mendapat pembekalan bagaimana sukses membangun karier sebagai video kreator lewat video-video yang berdampak.

Agar seluruh masyarakat mendapat pemerataan edukasi dalam memproduksi konten digital yang berdampak, GNLD Siberkreasi juga mencanangkan pelatihan ke berbagai institusi pendidikan, termasuk sekolah-sekolah dan madrasah di Makassar, Sulawesi Selatan.

Bekerja sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), di bulan September, GNLD Siberkreasi menggelar program "Madrasah Makin Cakap Digital", yang menargetkan 1,000 peserta dan tenaga pengajar di seluruh kota.

Program "Madrasah Makin Cakap Digital" ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman digital di antara tenaga pengajar, sehingga terwujud suasana belajar daring yang efektif dan komprehensif, baik di sekolah maupun di rumah.

Untuk program ini, Kemenkominfo juga menghadirkan berbagai aplikasi dan fitur gratis yang dapat diakses oleh guru, orang tua, dan siswa di rumah.

Tentang Kemenkominfo RI

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI), melalui Ditjen Aptika, memiliki fungsi utama menyebarluaskan dan mengembangkan infrastruktur digital nasional untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia.

Kemenkominfo bekerja sama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi sebagai mitra untuk memberikan edukasi dalam literasi digital kepada masyarakat melalui berbagai bentuk media.

Gerakan ini difokuskan pada pemanfaatan literasi digital sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan bangsa dan memajukan bangsa Indonesia.

Untuk mengetahui kegiatan literasi digital lainnya dapat dilihat di info.literasidigital.id dan sosial media @siberkreasi.


Sumber: PRNewswire

Tinjau Pembelajaran Tatap Muka, Gubernur WH: Lancar, Sudah Sesuai Prokes

By On Selasa, September 07, 2021

SERANG, BewaraNews.Com – Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) mengungkapkan, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sejauh ini berjalan lancar sesuai Protokol Kesehatan (Prokes). 

“Berjalan bagus dan aman, sudah sesuai Prokes,” kata Gubernur saat meninjau Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SMAN 1 Kota Serang, Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 39, dan SMKN 1 Kota Serang, Jl. Fatah Hasan No.88, Kota Serang, Senin, 06 September 2021. 

Tiba di sekolah, Gubernur WH mengecek alat pengukuran suhu, hand sanitizer, kran untuk cuci tangan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur WH juga sempat masuk ke ruang kelas dan melakukan dialog dengan para siswa. Siswa yang belum vaksinasi Covid-19 dianjurkan untuk ikut vaksinasi Covid-19. 

“Tetap jaga Prokes di sekolah maupun di luar sekolah ya,” katanya. 

Menurut Gubernur, bila berjalan lancar dan tidak ada resiko, PTM akan diteruskan. Untuk orang tua yang ragu-ragu, lanjutnya, akan dilakukan pendekatan persuasif. 

“Karena Covid-19 cukup traumatik dan menimbulkan kekhawatiran orang lain,” ucapnya. 

Gubernur menegaskan, sekolah harus meyakinkan kepada publik dan orang tua bahwa PTM dilaksanakan sesuai dengan Prokes yang ketat. Ini dilakukan untuk memenuhi hak-hak masyarakat yang ingin PTM bisa belajar dengan nyaman. 

“Kalau muncul kasus, akan kita evaluasi kasus per kasus. Apakah karena sekolah atau karena lingkungan sosialnya,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Banten, Tabrani mengatakan, PTM untuk SMA, SMK, dan SKh di Provinsi Banten hari ini efektif dimulai. 

“Sekolah hari ini melaksanakan PTM 50 persen. Kepala Sekolah melaporkan evaluasi setiap hari ke Kepala Dinas melalui Kantor Cabang Dinas (KCD),” ujarnya. 

“Kalau ada kasus akan kita evaluasi. Bagi yang tidak bisa luring, solusinya daring,” pungkasnya. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *