SUBANG | BEWARANEWS.COM | Mewakili Kapolres Subang, Kanit Tipidkor Polres Subang melakukan penyuluhan dan pembekalan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Unsur Pengawas Pilkades Serentak Tahun 2026 di Kabupaten Subang.
Kegiatan dengan materi Mitigasi Potensi Pelanggaran Hukum dan Sanksi Pidana Dalam Pilkades tersebut digelar di Ruang Aula Grand House Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 1 Cigadung Subang, Rabu siang (18/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang, Kejaksaan Negeri Subang yang diwakili oleh Kasi Intel dan Kasubsi Intel, Polres Subang yang diwakili oleh Kanit IV Tipidkor Sat Reskrim dan anggota, serta Unsur Pengawas Pilkades yang terdiri dari 165 Desa yang berasal dari 28 Kecamatan di Kabupaten Subang yang akan melaksanakan Pilkades Serentak Tahun 2026 pada 6 Desember 2026 mendatang.
Mewakili Kapolres Subang AKBP. Andi Purwanto, S.I.K., S.H., M.H., Kanit IV Tipidkor Polres Subang IPDA Tandang Primadi, S.H., M.H..mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polres Subang dalam mengawal Pilkades agar berjalan aman, jujur dan adil.

“Kami dari Polres Subang berkomitmen untuk terus mengawal dan mendukung pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2026 di Kabupaten Subang agar berjalan aman, damai, jujur, adil, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” ujar IPDA Tandang Primadi.
Sementara itu, IPDA Tandang juga menyampaikan arahan terkait Mitigasi Potensi Pelanggaran Hukum dan Sanksi Pidana dalam Pilkades guna memelihara keamanan, ketertiban, pemetaan kerawanan, pencegahan konflik serta penanganan gangguan selama tahapan Pilkades.
“Kami sampaikan arahan terkait mitigasi potensi pelanggaran hukum dan sanksi pidana dalam Pilkades, guna memelihara keamanan, ketertiban, pemetaan kerawanan, pencegahan konflik, serta penanganan gangguan selama tahapan Pilkades,” jelasnya.

Tak hanya menyampaikan hal tersebut di atas, IPDA Tandang juga melakukan tanya jawab dengan para peserta kegiatan, dan dilanjutkan dengan diskusi terkait dinamika yang terjadi di lapangan.
“Kami juga membuka sesi tanya jawab dan diskusi bersama para peserta, agar para pengawas dapat memahami secara langsung dinamika yang terjadi di lapangan dan dapat mengambil langkah yang tepat sesuai aturan,” tambahnya.
Sementara itu, dalam kegiatan ini juga membahas terkait Pilkades Digital oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, serta membahas terkait Mitigasi dan Antisipasi Persoalan Hukum serta potensi sengketa yang rawan muncul selama tahapan Pilkades oleh Kejaksaan Negeri Subang. (wan/red).



